MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Penodaan Agama dari 2 Mahasiswa

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengungkapkan alasan MK menyerahkan batas usia perkawinan untuk perempuan ke DPR.

Sebab, MK telah menyatakan pertimbangannya bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.

Fajar menyebut bila batas usia perkawinan ditentukan oleh MK, maka dapat membatasi DPR dalam membuat draft Undang-undang. Sehingga nantinya tidak dapat dilakukan perubahan di waktu yang akan datang.

“Maka pembentuk UU tidak bisa mengubah selain itu. Karena pembentuk UU dalam menentukan batas minimal itu fleksibel menyesuaikan perkembangan zaman. Sekarang misalnya memang 18 tahun tapi mungkin 5-10 tahun lagi berubah,” kata Fajar di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Selanjutnya, kata Fajar, bila selama tiga tahun tidak ada perubahan UU, secara langsung batas usia perkawinan untuk perempuan sesuai UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

“Kalau tidak ada perubahan setelah tiga tahun, usia perkawinan harus diharmonisasikan dengan usia anak dalam UU perlindungan anak,” ucapnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum pemohon uji materi UU Perkawinan, Anggara mengaku bingung dengan keputusan MK yang memberikan tenggang waktu tiga tahun untuk perubahan UU Perkawinan.

Meski nantinya, bila tidak dibahas, otomatis batas usia perkawinan disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak.

“Tapi saya khawatir selama tiga tahun itu pernikahan usia anak bisa terus terjadi, sampai sekarang saya juga tidak paham kenapa tiga tahun,” ucapnya.

( fh wirawan )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>