Siswanto, SH. MH. sebagai Narasumber dalam Diskusi Bulanan Fakultas Hukum di Awal Tahun 2020

Tegal, 31 Januari 2020, Agenda rutin kegiatan Diskusi Bulanan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dilaksanakan di Ruang Seminat Lt. 2 Gd. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan Tema : ”Omnibus Law, Peluang dan Tantangan Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia”

Ada sekitar 42.000 aturan yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur, Wali Kota dan Bupati di daerah. Negara ini memang kebanyakan aturan, namun pembentukan regulasi pada masing-masing kementrian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah lebih didorong ego sektoral tanpa memperhatikan kepentingan sektor lain dan kebutuhan hukum masyarakat. akibatnya banyak Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tumpang tindih, saling bertentangan dan disharmonis satu dengan yang lainnya.

Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law dalam khasanah dan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan melalui revisi dan penyatuan kedalam satu Undang-Undang daoat berjalan efektif dan efisien sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan nilai keadilan bagi masyarakat.

Irisan antara konsep harmonisasi dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) dengan Omnibus Law yang perlu menjadi bahan pertimbangan para perumus peraturan Perundang-Undangan adalah jenis dan hirarki peraturan Perundang-Undangan.

Gagasan konsep Omnibus Law diharapkan dapat menyelesaikan konflik regulasi dibidang pertanahan dan diharapkan efektif menyelesaikan konflik regulasi regulasi yang sudah lama mendera dan akibatnya bisa berujung kepada kriminalisasi pejabat.

Untuk itu dalam menerapkan konsep ini, maka harus diberikan landasan hukum yang kuat, sehingga tidak bertentangan dengan asaz dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *