“Kewenangan Penghapusan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”

Oleh : Dr. Hamidah Abdurrachman
Associate Professor pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

Perja ini diterbitkan dengan pertimbangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu akebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Dengan Perja ini maka penyelesaian perkara pidana tidak lagi mengandalkan upaya penal namun dalam kasus tertentu diarahkan penyelesaiannya melalui pendekatan keadilan restoratif.

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan
Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI adalah:

Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Disamping itu Kejaksaa juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam apelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain itu Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kejaksaan juga membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya serta Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Pengamanan peredaran barang cetakan; Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Dengan berbagai kewenangan tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu elemen Sistem Peradilan Pidana diharapkan lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Keadilan Restoratif
Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam perkembangannya memasuki babak baru khususnya dalam penyelesaian perkara pidana. Setelah lahirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak yg menerapkan keadilan restoratif melalui diversi kini giliran Kejaksaan menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam proses penuntutan. Pengaturan tentang keadilan restoratif ini dalam rangka pencapaian keadilan dan perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana. Keadilan restoratif ini berbeda dengan keadilan retributif (menekan keadilan pada pembalasan).

Prinsip keadilan restoratif mengarahkan penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dengan menekan pemulihan dan bukan pembalasan.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif merupakan model untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi kedua pihak paling tidak untuk menghindari stigma panjang hukuman.

Wewenang Menghentikan Penuntutan
Pasal 3 Perja No 15 Tahun 2020 Ayat 1-5 memberikan kewenagan Penuntut Umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia; kedaluwarsa penuntutan pidana; telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem); pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).

Baca Juga Lima Kategori Ulama”
Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Apabila telah ada penyelesaian diluar pengadilan dengan keadilan restoratif, penuntutan dihentikan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, pertimbangan untuk menghentikan penuntutan harus memperhatikan: kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinyajdilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Syarat Penghentian Penuntutan
Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari ┬Čtindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam penyelesaian tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dan tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan tentang nilai kerugian dapat dikecualikan.

Baca Juga RUU HIP untuk Menyuburkan Komunisme?
Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; mengganti kerugian Korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan c. masyarakat merespon positif.
Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c. tindak pidana narkotika;
d. tindak pidana lingkungan hidup; dan e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Upaya Perdamaian
Nampaknya Lembaga Kejaksaan ingin lebih leluasa dalam mengelola perkara yang ditangani sehingga dalam PERJA No 15 Tahun 2020 dirumuskan tentang upaya perdamaian.

Pasal 7 menyebutkankan inisiasi perdamain dari Penuntut Umum. Perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi dan dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Meskipun Penuntut Umum adalah sebagai insiator, namun dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Secara normatif disebutkan juga Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati.

Penutup
Kita berharap Kejaksaan akan sangat hati-hati dan selektif dalam menerapkan kewenangan Penghentian Penuntutan ini sesuai dengan persyaratan yang sudah dirumuskan dan tetap berpeang pada professionalisme. Disamping itu pengawasan harus lebih ditingkatkan sehingga kewenangan Penghentian Penuntutan tidak disalahgunakan apalagi sampai menjadi proses transaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *