2021 Sertifikat HKI, Akankah dapat Dijadikan Jaminan Fidusia?

2021 Sertifikat HKI, Akankah dapat Dijadikan Jaminan Fidusia?

Oleh: Kanti Rahayu , SH.MH.,

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Tahun 2021 sudah menginjakkan kakinya sejak tanggal 1 Januari yang lalu. Banyak harapan positif yang dimiliki oleh masyarakat dalam satu tahun ke depan yang tentunya ingin segera terwujud. Harapan positif bukan hanya mengenai hal-hal yang bersifat pribadi melainkan juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang usaha dan pekerjaan yang digeluti. Pandemi Covid 19 memang telah banyak memukul perekonomian masyarakat sepanjang tahun 2020 sehingga wajar saja bila di tahun yang baru ini, masyarakat memiliki banyak harapan kepada Pemerintah untuk dapat segera memulihkan aktivitas perekonomian dan bisnis. Meski Covid 19 memang belumlah usai, namun hal-hal yang tertunda di tahun lalu bukan pula mustahil untuk diwujudkan di tahun 2021 ini.

Salah satunya adalah harapan bahwa pemilik sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dapat mengembangkan usahanya dengan menjadikan sertifikat HKI sebagai jaminan fidusia.Sebagaimana diketahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kepemilikan atas karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi yang timbul melalui daya cipta, rasa, karsa dan karya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. HKI meliputi segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang.

Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak lainnya yang diperoleh dari alam. Kekayaan Intelektual secara prinsip terbagi menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu :Hak Cipta;Hak Milik Industri/ Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman.HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara baik kepada Pencipta maupun Penemu atas suatu ciptaan atau temuan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilik HKI dapat melarang orang lain untuk menggunakan ciptaan maupun temuannya tanpa ijin. Untuk itu seringkali HKI juga disebut sebagai Hak Monopoli terbatas yang dikecualikan oleh regulasi anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Disebut sebagai Hak Monopoli terbatas karena memang hak kepemilikannya dan hak untuk melarang orang lain menggunakannya tanpa ijin pemilik dibatasi oleh waktu sesuai dengan jenis HKI yang dimiliki.Hak Kekayaan Intelektual/HKI mengandung Hak Moral sekaligus Hak Ekonomi yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Benda/alat yang diciptakan maupun ditemukan mengandung hak pribadi yang melekat pada pencipta / penemu / pemegang HKI. Sehingga HKI sebagai benda bergerak tidak berwujud (intangible) dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Kemudian, dikarenakan HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud maka hak kebendaan inipun dapat dialihkan. Pengalihannya dapat dilakukan baik seluruh atau sebagian kepada orang lain. Ketentuan ini terdapat pada pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Hak Cipta dapat dialihkan dengan cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Namun, sebelum HKI tersebut dialihkan maka Pencipta/ Penemu harus mendaftarkan ciptaan atau temuannya terlebih dahulu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh Surat Pencatatan atau Sertifikat. Setelah itu barulah Pencipta/ Penemu HKI dapat mengalihkan haknya sebagaimana cara diatas maupun melalui Perjanjian Lisensi.Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Pengaturan yang sama juga tertuang pada Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten bahwa Hak Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Selanjutnya juga diatur mengenai pelaksanaan perjanjian jaminan berlandaskan asas kebebasan berkontrak memungkinkan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 2,4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini sedianya merupakan langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi masyarakat dimana karya intelektual dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia dan telah mempunyai payung hukum yang jelas.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sebagaimana diketahui jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Aturan tentang jaminan fidusia dimasukan dalam hukum ekonomi karena jaminan fidusia lazim dimanfaatkan karena beberapa alasan antara lain praktis dan aman. Jaminan tersebut merupakan agunan bagi pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan utama kepada pemegang fidusia terhadap Kreditur yang lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat, khususnya UMKM karena sangat membantu usaha debitur. Debitur masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usaha sehari-hari dan pihak perbankan tidak perlu menyediakan tempat khusus barang jaminan seperti pada lembaga gadai (pand)”.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak termasuk UMKM yang membutuhkan dana untuk berkembang. Bank didalam memberikan kredit atau pembiayaan umumnya meminta jaminan kepada debitur. Jaminan yang dimaksud disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi sehingga apabila suatu saat debitur cidera janji benda tersebut diharapkan dapat menggantikan utangnya. Dalam kaitanya dengan HKI dijadikan sebagai objek jaminan utang tentunya HKI harus didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan sebab masing-masing jenis HKI memiliki jangka waktu perlindungannya sendiri. Agar apabila terjadi wanprestasi, bahwa pemberi fidusia adalah pemilik/pemegang HKI dan pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan tanpa harus melalui putusan pengadilan.

Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa lembaga keuangan khususnya perbankan yang ada belum dapat memfasilitasi pemberian kredit dengan agunan Sertifikat Kekayaan Intelektual baik itu Hak Cipta, Paten maupun Hak Merek. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti belum adanya kesiapan sarana dan prasarana lembaga keuangan untuk memfasilitasi ketentuan-ketentuan tersebut. Pengaturan HKI sebagai jaminan fidusia belum memberikan penafsiran yang jelas baik dari segi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum mengingat belum adanya dukungan kelembagaan, perlindungan dan kepastian hukum apabila HKI menjadi jaminan fidusia serta belum adanya dukungan budaya masyarakat untuk mensukseskan kebijakan ini agar dapat dilaksanakan dalam praktik dilapangan. Terlepas dari beberapa kendala secara hukum diatas, kendala secara teknis adalah belum adanya mekanisme penilaian dan pengikatan jaminan fidusia dengan agunan Sertifikat HKI juga turut menghambat realisasi kebijakan ini.

Masyarakat khususnya UMKM tentu sangat berharap agar kendala-kendala tersebut dapat segera terselesaikan di tahun 2021 ini, sehingga mereka dapat terus mengembangkan usaha melalui fasilitas kredit yang wajar dan bukan sekedar bantuan sosial sembari berusaha mewujudkan harapan semoga pandemi Covid 19 segera berlalu.

baladena.id2021 Sertifikat HKI, Akankah dapat Dijadikan Jaminan Fidusia? | Baladena.ID

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *