Masyarakat Sekitar Perusahaan Perlu Diberdayakan sebagai Tenaga Kerja Oleh: Imam Asmarudin, SH.,MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Masyarakat Sekitar Perusahaan Perlu Diberdayakan sebagai Tenaga Kerja

Oleh: Imam Asmarudin, SH.,MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi keluarganya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan Amanat pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amanat kehidupan yang layak tidak hanya diatur dalam konstitusi pasal 27 ayat 2, namun juga menjadi bagian hak dasar manusia yang harus dilindungi juga, mengingat Indonesia juga adalah sebagai Negara hukum (Rechtstaat) pengakuan dan jaminan hak manusia menjadi point penting dalam konsep negara hukum. Implemetasi tersebut juga tertuang dalam ketentuan pasal 28A, pasal 28B, Pasal 28C dan Pasal 28D UUD NRI 1945.

Amanat konstitusi tersebut menjadikan sebuah pengakuan dan jaminan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan ketenagakerjaan yang ada seringkali menimbulkan beberapa persoalan yang selalu menjadi dilema bagi para tenaga kerja/buruh yang ada di Indonesia, apalagi dimasa Pandemi Covid-19 saat ini, sangat terasa sulit perekonomian para tenaga kerja/buruh, terutama bagi para tenaga kerja/buruh kasar yang mengandalkan kehidupannya menjadi pekerja pada sebuah perusahaan, apalagi para tenaga kerja/buruh yang ada di daerah.

Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu unsur penggerak roda perekonomian, pengaturan terkait ketenagakerjaan saat ini diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan beberapa ketentuan perubahan yang diatur dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,Iklim investasi yang mulai bergerak dan merambah ke daerah-daerah harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam pemanfaatan dan pemberdayaan tenaga kerja/buruh lokal.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja telah disahkan tanggal 5 oktober tahun 2020, artinya secara resmi sudah diberlakukan dalam Negara kita, bahkan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang terkait dengan ketenagakerjaan telah diterbitkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut menjadikan persaingan global semakin ketat, Perdagangan bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak saja menyebabkan bebasnya arus barang untuk masuk maupun keluar namun juga bebasnya arus tenaga kerja/buruh dari luar terutama dari tenaga kerja Asing yang berpotensi menjadi pesaing tenaga kerja/buruh lokal yang bekerja di daerah, sehingga pemberdayaan tenaga kerja lokal wajib diutamakan.

Namun, meskipun demikian berkaca dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut yang menyatakan bahwa “ setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia”, ketentuan pasal tersebut harus dijadikan momentum pula bagi Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan sebagai Tenaga Kerja/Buruh lokal setiap ada investor yang akan investasi di daerah.Tantangan tenaga kerja/buruh diera globalisasi saat ini apa lagi menuju era revolusi industri 4.0 dimana adanya kebebasan dalam mobilitas sumber daya termasuk tenaga kerja/buruh menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah, kesiapan Sumber Daya Manusia dan kesiapan Policy yang dipersiapkan harus dilakukan secara cermat, terarah dan terukur.

Tingkat Kualitas tenaga kerja/buruh juga harus sepadan dengan harapan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. meningkatkan kualitas tenaga kerja/buruh baik yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan perlu dilakukan, selain itu juga dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis juga perlu dilakukan untuk keberlangsungan hubungan antara tenaga kerja/buruh dan pengusahan.

Kewenangan dibidang tenaga kerja secara atribut telah melekat kepada Pemerintah Daerah, hal itu berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah tentang urusan kewenangan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah menyangkut Tenaga Kerja/Buruh. Semakin berkembangnya investasi yang masuk ke daerah seharusnya menjadikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan warga masyarakat sekitar perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan, dan menjadi salah satu nilai tawar bagi pemerintah daerah, setiap investor yang akan mendirikan perusahaan wajib memberdayakan tenaga kerja/buruh bagi warga sekitar, dengan komposisi jumlahnya disepakati dengan Pemerintah Daerah, kebijakan tersebut dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta menghadapi Era Globalisasi yang membawa implikasi persaingan dengan Tenaga Kerja Asing.

Pemerintah Daerah harus memiliki keberanian dan terobosan pemberdayaan tenaga kerja/buruh lokal dengan mengatur secara tegas dalam sebuah Policy yang mengikat yakni Peraturan Daerah, bahkan untuk memberikan rasa kepatuhan manakala perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemberdayaan masyarakat sekitar maka dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketenagakerjaan, perusahaan dapat berpotensi diberikan sanksi admintratif, yakni dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan/atau pencabutan izin.

Dengan adanya Policy dalam bentuk Peraturan Daerah, maka legitimasi Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi angka pengangguran dengan memberdayakan masyarakat sekitar Perusahaan sebagai tenaga kerja/buruh menjadi bagian solusi bagi Daerah, harapannya perekonomian masyarakat mejadi meningkat dan kehidupan layak dapat dinikmati oleh setiap warga Negara.

Oleh:Imam Asmarudin, SH.,MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

baladena.idMasyarakat Sekitar Perusahaan Perlu Diberdayakan sebagai Tenaga Kerja | Baladena.ID

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *