Arah Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 Oleh: Olivia Nur Fadilah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Arah Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19

Oleh: Olivia Nur Fadilah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat keuangan negara tidak stabil. Apalagi dalam situasi penyebaran Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, bahkan belakangan ini semakin ganas. Hal ini sangat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi baik dalam skala makro maupun mikro. Kebijakan social distancing dan Work from Home mengakibatkan sector keuangan negara mengkhawatirkan.

Pertumbuhan ekonomi merosot. Sektor ekonomi banyak yang terhambat khususnya industri pariwisata dan transportasi.Menghadapi situasi tersebut, pemerintah banyak mengambil kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19. Instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun daerah, mengerahkan kekuatan bersama dalam penanggulangan penyebaran pandemi ini dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Pemerintah memprioritaskan segala aspek untuk masyarakat Indonesia demi menangani pandemi Covid-19, seperti bantuan sosial sembako dan bantuan sosial.

Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di masa pandemi justru banyak dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Eks Menteri Kelautan dan Perairan, Edhy Prabowo. Eks Menteri Sosial, Juliari P Batubara juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Dana Bansos (Bantuan Sosial) Covid-19. Tidak hanya itu, ada juga kasus korupsi dalam penyalahgunaan Dana Covid-19 tahun anggaran 2020 dari Bupati Memberamo Raya, Papua.

Memang banyak kasus-kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Lalu, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi di masa pandemi?Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi sudah seharusnya semakin ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam melawan korupsi. Problematika penanganan kasus korupsi di Indonesia banyak yang harus dibenahi, di samping adanya pengaturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi masih merupakan agenda utama dalam penegakkan hukum di Indonesia. Seperti halnya kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara, tampaknya tersangka sudah dijerat namun kurangnya ketegasan dalam implementasi hukum di Indonesia yang menjadikan semakin banyaknya buah-buah baru pelaku tindak pidana korupsi yang kian waktu merugikan keuangan negara.

KPK sebagai lembaga antiruswah sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya semakin diperkuat. Tidak sebaliknya, seperti yang terjadi saat ini. Padahal, semangat tujuan dari didirikannya KPK sejak awal dan evaluasi kinerja dari tahun-tahun sebelumnya sangat membanggakan masyarakat.Sudah hampir 20 tahun berdiri, tentunya kalua melihat ke belakang bahwa pada tahun 2019 terjadi perubahan Undang-undang KPK.

Perubahan undang-undang tersebut sampai saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Karena dengan perubahan undang-undang itu pula sangat mempengaruhi struktur dan kinerja KPK terkait tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi.

Peristiwa terbaru yang menjadi sorotan adalah Gedung KPK yang disoroti Laser dengan beberapa pesan tulisan yang menyindir keberadaan KPK itu sendiri. ‘Berani Jujur Pecat!’, ‘Mosi Tidak Percaya’, hingga ‘Rakyat Sudah Mual’ merupakan pesan tertulis dari Greenpeace Indonesia sebuah LSM yang melakukan aksi sebagai bentuk keprihatinan dalam upaya pelemahan KPK sejak disahkannya Revisi UU KPK.

Arah kebijakan hukum seperti yang dapat dharapkan untuk pemberantasan korupsi kedepan? Sebagai bagian dari masyarakat tentunya sudah banyak yang mengikuti perkembangan dan kebijakan hukum apa yang sudah ditegakkan untuk pemberantasan korupsi. Semua masyarakat mempunyai peran masing-masing dalam pemberantasan korupsi.

Perlu dibuat kebijakan baru untuk kedepan demi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi. Sehingga kasus korupsi di Indonesia hari demi hari dapat ditekan untuk mencegah naiknya tindak pidana korupsi. Perlu diingat bahwa strategi dalam pemberantasan korupsi perlu adanya kerjasama dalam semua lini, melakukan pencegakan dengan melakukan kampanye anti korupsi, memperbaiki sistem untuk menutup celah tindak pidana korupsi, juga mengubah budaya korupsi yang terus dilakukan oleh masyarakat mulai dari hal kecil sampai yang besar.

Korupsi harus diberantas hingga akar-akarnya. Karena korupsi bukan merupakan budaya, namun korupsi merupakan sebuah virus yang kita bahkan tidak tahu siapa saja yang terkena dan menularkan virus tersebut.

Oleh: Olivia Nur Fadilah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

https://baladena.id/arah-pemberantasan-korupsi-di-masa…/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *