Paradoks Pengurangan Hukuman Jaksa Pinangki Oleh: Kus Rizkianto, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Paradoks Pengurangan Hukuman Jaksa Pinangki

Oleh: Kus Rizkianto, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Publik kembali dikejutkan dengan pemberitaan Jaksa Pinangki yang mendapatkan pengurangan hukuman menjadi 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Putusan dalam upaya hukum Banding tersebut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Padahal pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst tertanggal 8 Februari 2021, Jaksa Pinangki divonis selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan. Hal ini berarti Jaksa Pinangki mendapat pengurangan hukuman selama 6 (enam) tahun.

Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 3 (tiga) tindak pidana sekaligus yaitu Pertama, Jaksa Pinangki menerima uang suap 500.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra terkait pengurusan Fatwa Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga Ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara. Kedua, Jaksa Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dollar AS atau setara Rp 5,25 miliar. Dan, Ketiga, Jaksa Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking untuk menjanjikan uang 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung demi mendapatkan fatwa.Adapun hal yang membuat publik bertanya-tanya adalah tentang dasar pengurangan hukuman tersebut.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa Hakim mengurangi hukuman karena Pinangki selaku terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesal, dan mengikhlaskan diri dipecat sebagai jaksa; Terdakwa adalah ibu dari anak balita (bayi di bawah lima tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh anak dan memberi kasih sayang kepada anaknya. Pertimbangan lainnya adalah Pinangki selaku terdakwa harus mendapat perhatian, perlindungan dan perlakuan secara adil; dan perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga kadar kesalahan mempengaruhi putusan ini. Menurut Penulis, putusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan menurunkan semangat untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seharusnya Jaksa Pinangki layak dihukum lebih berat sampai 20 tahun mengingat statusnya sebagai Jaksa.Menurut Penulis, dasar pertimbangan tersebut tidak tepat hanya dengan pertimbangan perempuan atau penyesalan. Dalam praktek putusan perkara tindak pidana korupsi, hal-hal yang dapat mengurangi hukuman antara lain terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit. Sedangkan hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi serta Jabatan yang dimilikinya. Lebih lanjut Jan Remmelink menyatakan bahwa penetapan berat ringannya hukuman dapat didasarkan pada delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan pidana dilanggar, kerusakan lebih lanjut, kedudukannya dalam masyarakat, rasa penyesalan yang mungkin timbul maupun catatan kriminalitas.

Kemudian, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga harus berpedoman pada Pasal 52 KUHP yang menyatakan “bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. Dari penjelasan Jan Remmelink dan Pasal 52 KUHP diatas maka menurut penulis, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat tidak tepat.

Terkait dengan Vonis Pengadilan Tinggi tersebut dan guna memulihkan kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum maka upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan tersebut. Permohonan kasasi ini dapat disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.

Apabila tenggang waktu tersebut terlewati maka perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Dengan masih adanya kesempatan ini, publik sangat berharap Kejaksaan dapat mengembalikan rasa keadilan di masyarakat.

Oleh: Kus Rizkianto, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

https://baladena.id/paradoks-pengurangan-hukuman-jaksa…/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *