Perlunya Konsistensi Pemerintah dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat Oleh: Muhammad Wildan, M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Perlunya Konsistensi Pemerintah dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Oleh: Muhammad Wildan, M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Saat ini merupakan tahun ke-2 Pandemi Covid -19 di Indonesia. Belum dapat diprediksi kapan pandemi akan berakhir. Justru yang terjadi belakangan angka penyebaran Covid -19 semakin tinggi. Bahkan Pemerintah merencanakan segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawad an Bali per 3 Juli.

PPKM tentu akan sangat berdampak secara sosial kepada masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Lagi-lagi, yang paling kena dampaknya adalah masyarakat bawah khususnya yang bekerja di sektor informal dan usaha kecil dan menengah.

Suatu hal yang lebih penting dari apapun dari kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penagangan Covid-19 adalah konsistensi. Berkaca pada kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini. Masyarakat rantau harus menahan diri untuk dapat berkumpul dengan keluarga besarnya di kampung halaman. Padahal, mudik dapat menaikan sektor ekonomi lokal. Misalnya banyak pedagang yang biasanya rame ketika terjadi mudik. Akibat larangan mudik, menjadi sepi.Ketidakkonsistenan Pemerintah di balik Larangan Mudik adalah di saat yang bersamaan, pemerintah malah membiarkan para tamu asing, yaitu para Tenaga Kerja Asing yang didatangkan dari Tiongkok. Muncul berbagai reaksi dari masyarakat. Kenapa kita yang tinggal di negara sendiri tidak di ijinkan pulang ke rumah sendiri, sebaliknya para pekerja asing denga mudahnya diberikan ijin masuk ke Indonesia. Ini jelas menimbulkan polemik di masyarakat.

Masyarakat berusaha untuk mematuhi untuk tidak mudik malah orang asing dating dengan mudah.Menurut data yang di himpun dari berbagai sumber kurang lebih ada 291 orang Pekerja Asing yang didatangkan ke Indonesia melalui pesawat charter dengan 3 kloter penerbangan yaitu pada tanggal 4, 6, dan 9 Mei 2021. Di lain pihak Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sudah melakukan larangan penerbangan carter dari luar negeri sudah diberlakukan sejak Rabu, 5 Mei 2021. Seperti yang kita tahu bahwa masa larangan mudik 2021 dimulai sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting mengatakan, kehadiran WNA asal China itu telah memenuhi aturan keimigrasian. Kedatangan mereka ke Indonesia hanya diizinkan untuk melakukan kepentingan esensial saja. Mereka yang datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan untuk tujuan wisata. Bahkan Pemerintah mengklaim bahwa sudah menerbitkan izin kerja untuk para TKA dengan pertimbangan pekerjaan mereka dalam proyek strategis nasional.ini lah yang kemudian menjadi awal dari polemik.

Masyarakat dipertontonkan dengan 2 hal yang menggelitik; di satu sisi adanya larangan mudik dilakukan dengan alasan yang memang rasional, untuk mengurangi penyebaran Covid–19, namun di sisi lain Pemerintah justru dengan mudah mendatangkan tenaga kerja asing yang jelas – jelas memiliki resiko penularan Covid–19.

Masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak peka terhadap kondisi yang ada. Larangan mudik untuk masyarakatnya dan ijin masuk bagi tenaga kerja asing. Di saat masyarakat sangat dianjurkan untuk membatasi mobilitas di luar rumah, bahkan operasi yustisi masih kerap dilakukan, ditambah lagi pembatasan mudik yang ketat di setiap jalur – jalur pemudik, namun sebaliknya bagi tenaga kerja asing yang dengan mudah masuk ke Indonesia. Wajar jika terjadi kecemburuan social, bahkan ada yang menilai bahwa terjadi inkonsistensi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Semoga kebijakan inkonsisten tersebut tidak terulang dalam PPKM Darurat.

Oleh: Muhammad Wildan, M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

https://baladena.id/perlunya-konsistensi-pemerintah…/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *