GAGASAN
Menilik Peran dan Arah Kebijakan Fidusia di Indonesia
Oleh: Dr. Sanusi, M.H., Dosen Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal
Tahun 2022 fidusia di Indonesia menjadi jaminan kebendaan yang semakin populer dan banyak digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Beberapa perkembangan terkait fidusia di Indonesia disoroti dalam beberapa peran fidusia diberbagai sektor seperti, sektor keuangan, sektor regulasi dan peraturan, sektor inovasi dan digitalisasi, sektor penyelesaian sengketa, dan peningkatan kesadaran hukum. Berbagai sektor tesebut menarik untuk kita ketahui peran dan arah kebijakan fidusia di Indonesia.
Pertama, Peran dalam Dunia Keuangan. Fidusia menjadi salah satu instrumen keuangan yang penting dalam berbagai transaksi bisnis, terutama di sektor perbankan dan keuangan. Bank sering menggunakan jaminan fidusia sebagai cara untuk mengamankan pinjaman atau kredit kepada nasabah.
Kedua, Regulasi dan Peraturan. Perkembangan regulasi terkait fidusia terus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem jaminan kebendaan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan yang cukup bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Perubahan atau pembaruan regulasi dapat memengaruhi cara fidusia digunakan dan diatur.
Ketiga, Inovasi dan Digitalisasi., Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penerapan fidusia melalui inovasi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi dapat mempermudah proses administrasi dan pemantauan aset yang dijaminkan.
Keempat, Penyelesaian Sengketa., Perkembangan dalam penyelesaian sengketa terkait fidusia juga menjadi fokus. Proses penyelesaian sengketa yang efektif dan adil menjadi penting untuk menjaga kepercayaan pelaku bisnis dalam menggunakan fidusia sebagai bentuk jaminan.
Kelima, Peningkatan Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum terkait fidusia juga meningkat di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat umum. Pendidikan dan informasi terkait hak dan kewajiban terkait fidusia dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan ini dapat terus berubah seiring waktu, dan informasi terkini dapat diperoleh melalui sumber resmi, seperti situs web lembaga pemerintah atau lembaga yang berkompeten dalam hukum dan keuangan di Indonesia.
Arah kebijakan fidusia di Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan sektor keuangan, dan kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi keuangan. Beberapa arah kebijakan yang mungkin dilakukan terkait fidusia di Indonesia mencakup:
Pertama, Penguatan Regulas., Pemerintah dapat terus memperkuat regulasi terkait fidusia untuk memastikan bahwa kerangka hukumnya tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan keuangan. Peningkatan dalam hal ini bisa melibatkan pembaruan peraturan atau penambahan aturan yang mendukung perkembangan positif dalam pemanfaatan fidusia.
Kedua, Pengembangan Sistem Digital. Untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, pemerintah dapat mendorong pengembangan sistem digital untuk administrasi dan pelaporan fidusia. Ini dapat mencakup pembuatan platform digital yang memudahkan pendaftaran fidusia, pemantauan aset, dan penyelesaian sengketa secara elektronik.
Ketiga, Pendidikan dan Kesadaran Hukum. Langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis tentang fidusia. Kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum dapat membantu mengurangi ketidakpahaman dan potensi sengketa di masa depan.
Keempat, Penyederhanaan Proses. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap proses administratif yang terkait dengan fidusia untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut tidak terlalu rumit atau memakan waktu.
Penyederhanaan proses administratif dapat mendorong lebih banyak pelaku bisnis untuk menggunakan fidusia.
Kelima, Perlindungan Konsumen. Kebijakan dapat diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam konteks fidusia. Hal ini melibatkan penyusunan aturan yang melindungi hak dan kepentingan peminjam atau pihak yang memberikan jaminan fidusia.
Keenam, Kolaborasi dengan Industri. Pemerintah dapat bekerja sama dengan industri, termasuk perbankan dan lembaga keuangan, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan di lapangan. Melibatkan pemangku kepentingan utama dalam proses perumusan kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan memenuhi kebutuhan pasar.
Ketujuh, Pemberdayaan Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa. Upaya dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait fidusia. Ini termasuk pelatihan hakim dan pejabat penyelesaian sengketa serta perbaikan infrastruktur yang mendukung proses hukum.
Setiap langkah kebijakan harus memperhatikan tujuan keseluruhan, yaitu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, melindungi hak-hak para pihak yang terlibat, dan menjaga kepastian hukum di sektor fidusia di Indonesia.
*Dikutip dari berbagai sumber.
Oleh: Dr. Sanusi, M.H., Dosen Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal