Baliho dan Elektabilitas Capres 2024 Oleh: Toni Haryadi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

GAGASAN

Baliho dan Elektabilitas Capres 2024

Oleh: Toni Haryadi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Pemilu di Indonesia selalu menjadi polemik besar setelah negara ini mengalami pasca kejatuhan orde baru, keberadaan lembaga pengawas pemilu selalu diperdebatkan. Bukan hanya keberadaan lembaga pengawas pemilu saja, tetapi cara-cara kampanye yang mendahului start seringkali muncul untuk mengenalkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan melaju pada kontes Demokrasi nantinya.

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 merupakan Puncak terbesar dari Pandemi Covid-19 yang telah menyerang Indonesia. Banyak kader Politik ataupun simpatisan yang berunjuk diri untuk menonjolkan prestasi mereka agar dapat berlaga dalam kontes demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2024.

Pelaksanaan Demokrasi, terdapat korelasi yang mengikat antara masyarakat dengan partai politik. Karena Sangat tidak mungkin parpol dapat hidup dengan rakyat, tetapi rakyat juga tidak bisa hidup tanpa parpol dalam negara demokrasi. Istilah parpol digunakan oleh pemerintah untuk membentuk para calon pemimpin yang berasal dari rakyat, sehingga tidak mungkin rakyat dapat hidup tanpa parpol.

Selama ini sepanjang sejarah demokrasi tidak ada yang berhasil memenangkan pemilihan dalam pesta demokrasi tersebut, karena keberadaan partai sangat berpengaruh pada negara demokrasi dan koalisi non partai akan kalah dengan ketentuan presiden threshold yang telah ditentukan.

Menariknya, Pilpres yang akan dilaksanakan tahun 2024, Pasca jadinya Presiden terpilih ditahun 2019, banyak orang berfikir bahwa banyak orang yang mencuri start untuk menaikan elektabilitasnya agar dapat mencalonkan diri pada pilpres 2024.

Issue presiden 3 periode dihembuskan sebagai pengalihan isu dan memunculkan sosok pemimpin tidak terduga di kalangan parpol atau masyarakat. Perang asimetris mulai dibentuk didalam pemikiran masyarakat agar masyarakat terbawa arus isu-isu politik terkini dengan memanfaatkan teknologi.Dengan merujuk pada kepentingan dan strategi para kader Partai Politik yang sedang menaikan elektabilitasnya, Elektabilitas sendiri dikenal dalam KBBI sebagai tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada cara kampanye yang dipergunakan. Salah satunya dengan menaikan elektabilitas adalah dengan melalui baliho.

Popularitas berhubungan dengan dikenalnya seseorang/institusi. namun Popularitas bisa dihasilkan dengan citra yang positif atau negatif. Popularitas digunakan dengan berbagai cara. Salah satunya baliho, dengan baliho dapat membuat publik figur dapat menjadi dikenal sepanjang jalan.

Dengan baliho, dapat menunjukan sikap partai untuk mengenalkan calon public figur yang akan digadang pada pesta demokrasiDengan demikian, adanya Dampak branding untuk memperkenalkan seseorang menggunakan baliho akan dapat dilihat sebagai beikut :

Kenaikan tingkat pengenalan seseorang Berpengaruh terhadap elektabilitasBentuk pengenalan publik figur dalam waktu yang lamaSecara psikologis, efek baliho sangat kuat mengingatkan seseorang atas publik figur yang terpampang dalam balihoMelaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara murni dan konsekwen adalah sebuah konsep untuk mengakkan tatanan konstitusional dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara menurut sendi-sendi kerakyatan, negara berdasarkan atas hukum, dan kesejahteraan umum menurut dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satunya adalah konsepsi demokrasi dalam UUD NRI 1945 Pasal 22 E ayat (5), menyatakan : “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.”Kepemimpinan satu orang dan dia bekerja untuk kepentingan banyak orang dia disebut monarki. Kalau ada satu orang bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri disebut tirani, kalau ada beberapa orang yang bekerja untuk kepentingan banyak orang disebut restrokrasi.

Apabila ada beberapa orang bekerja untuk dirinya sendiri adalah oligarki. Kalau ada banyak orang bekerja untuk kepentingan orang banyak disebut demokrasi, jika ada banyak orang yang bekerja untuk diri mereka sendiri disebut okoloktasi. Social grupnya dapat terlihat jika satu orang maka dia bisa dikatakan raja, kalau sedikit orang biasanya disebut orang kaya, orang-orang banyak disebut orang miskin.

Dengan dampak tersebut, dapat diakui bahwa Indonesia dengan sistem Presiden Threshold yang cukup tinggi presentasinya, dapat menyebabkan tingkat elektabilitas seseorang masih sangat tinggi dan terbilang banyak cara akan digunakan untuk membuat sosok kader dikenal oleh masyarakat,

Terkait efktifitas baliho terhadap elektabilitas calon presiden sesungguhnya tidak efektif, jika hanya mengandalkan pemasaran gambar, yang lebih utama adalah bagaimana ide ide dan gaagasan nya bisa blusukan masuk kedalam sanubari rakyat sebagai pemilih, karena suara rakyat adalah suara

*Dikutip dari berbagai sumber.

Oleh: Toni Haryadi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

https://baladena.id/baliho-dan-elektabilitas-capres-2024/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *