Simak! Inilah Kebijakan Perang yang Paling Mengecewakan Dunia Internasional dari Pak Bidden Oleh: Kanti Rahayu , M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)

Oleh: Kanti Rahayu , M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)

Perang begitu mudah untuk dimulai, namun sangat sulit untuk diakhiri. Begitulah pepatahnya, bahwa menghancurkan itu secara natural memang lebih mudah untuk dilakukan ketimbang membentuk.

Sebuah negara untuk dapat berdiri menjadi negara yang berdaulat merupakan suatu proses yang panjang dan tidak mudah, namun apabila keputusan untuk berperang telah diambil maka tiada jalan untuk mundur ke belakang.

Pahitnya pengalaman berperang yang menghancurkan tentu telah banyak ditelan oleh negara-negara di berbagai belahan dunia yang kini menyebut dirinya sebagai tatanan dunia baru sebagai negara yang merdeka (Newly Independent State) pasca Perang Dunia ke II yang sebenarnya juga memberikan pengalam cukup pahit bahkan bagi Amerika Serikat akibat kondisi ekonomi yang fluktuatif saat dan sesudah perang sehingga menimbulkan resesi ekonomi di negara tersebut.

Meski setelahnya perekonomian AS meningkat drastis dan muncul sebagai negara dengan hegemoni setelah tahun 1945.

Sebagai sebuah negara, AS juga seringkali menghadapi persoalan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi dan politik, walau mereka selalu menemukan jalan keluar dari berbagai resesi yang dihadapi.

Namun, seringkali kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemimpin-pemimpin AS menuai sentimen negatif dari masyarakat internasional sebagai reaksi dari sikap AS dan negara-negara sekutunya yang selalu melakukan internvensi dalam urusan negara lain.

Terfokus pada kebijakan AS untuk mencampuri persoalan antara Rusia dan Ukraina, hingga kini yang teranyar adalah peran besar AS dalam mendukung Israel menginvasi Palestina adalah sikap dan kebijakan luar negeri AS yang menuai banyak kecaman dunia karena perang yang disponsori AS terhadap Rusia dan Palestina telah mempengaruhi mekanisme perdagangan internasional, memicu krisis energi di Eropa dan melegalisasi terjadinya Genosida yang dilakukan Israel atas warga Gaza-Palestina.

Masih teringat saat Pemilu Amerika sekitar 3 (tiga) tahun lalu ketika Joe Bidden terpilih sebagai Presiden Amerika menggantikan Donuld Trump, saya dan publik dunia berharap bahwa Bidden akan menjadikan AS negara terdepan dalam membela keadilan sebagai negara Adidaya.

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tahun lalu agar Bidden dapat membawa AS untuk dapat menghentikan perang di Gaza-Palestina. Namun yang terjadi publik kecewa karena hingga kini AS masih menjadi support terbesar bagi Israel dan Ukraina dalam mendanai perang mereka.

Dalam tatanan Hukum Internasional sebenarnya kebijakan perang bukanlah kebijakan yang populer dari seorang pemimpin negara besar sebab masih banyak cara-cara diplomasi yang dapat dikedepankan dalam menyelesaikan setiap persoalan kenegaraan.

Editor: Jafarudin